Eksistensi Lembaga Adat Sebagai Peradilan Adat pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura.

Ropimehan, Yohanis (2023) Eksistensi Lembaga Adat Sebagai Peradilan Adat pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura. Undergraduated thesis, Universitas Cenderawasih.

	Text (Judul; Abstrak; Lembar Persetujuan; Pelaksanaan Ujian; Motto; Kata Pengantar; Daftar Isi) KAVER YOHANIS ROPIMEHAN.pdf Download (748kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf Download (340kB)
	Text (Bab II Kerangka Teori) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text (Bab III Hasil dan Pembahasan) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text (Bab IV Penutup) BAB IV.pdf Download (731kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengamatan dan wawancara terhadap informan, responden, narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis nomatif. Hasil penelitian, menunjukan tersirat dalam Pasal 18B, Pasal Pasal 24 ayat (3), Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jo. Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014; tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (2) huruf e dan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; jo. tersurat dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampa dengan ayat (8) UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. Artinya kedudukan peradilan adat bukan peradilan negara yang secara otonom menjalan fungsinya kehakiman diluar peradilan negara (non litigasi atau non penal) sesuai mekanisme ideal dan prosedural menyelesaikan kasus-kasus sengketa perdata maupun pidana berdasarkan nilai-nilai budaya dan hukum adat bidang peradilan adat yang pluralistik pada masyarakat hukum adat Papua. Oleh karena kedudukan peradilan adat Papua masih tetap akses menjadi pertimbangan pengakuan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai lembaga adat, lembaga perdamaian, pranata ladat, lembaga penegakan hukum dan lembaga penyelesaian alternatif perkara adat non negara (non litigasi), yang tumbuh secara alamiah dari dalam dan bersamaan lahirnya masyarakat hukum adat Papua.Sedangkan Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perang Suku Pada Masyarakat Hukum Adat Maima di Kabupaten Jayapura yang pluralistik, meberi makna filosofis dan sosiologis dalam sejarah kehidup peradilan adat Papua. Hal ini tercermin dari masing-masing penerapan sanksi-sanksi adat atas kasus-kasus sengketa adat dan/atau pidana adat yang bersifat individu maupun kolektif dalam missi menjaga keadilan kolektif atau keadilan sosial masyarakat yang bermuara pada asas ”kosmis”. Artinya keadilan yang dicapai harus mempertimbangkan lahir bahtin dari hubungan keseimbangan sosial antar sesama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (bersengketa atau berperkara), ada respon pengetahuan budaya hukum masyarakat secaara positif, hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya dan dengan Tuhan. Peradilan adat tidak mengenal sanksi kurungan secara fisik dengan menghitung jumlah besaran angka dengan waktu, hanya jumlah besaran denda adat dikenal dengan menghitung secara individu, keluarga, kerabat/klen dan suku, sesui kebutuhan. Prinsip tujuan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian adalah menciptakan berfungsinya peradilan adat sebagai pranata adat dalam menjaga tertibnya keseimbangan kehidupan kosmis masyarakat hukum adat Papua yang pluralistik.

Actions (login required)

View Item