Pelaksanaan Peran Kejaksaan Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Provinsi Papua.

Penelitian tentang Pelaksanaan Peran Kejaksaan Dalam Penindakan Tindak
Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua dilakukan
untuk Penindakan dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Papua
dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggunakan
metode Penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan data sekunder berupa bahan
hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara
kualitatif.
Pelaksanaan penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa
pemerintah oleh Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan oleh jaksa intelijen dan jaksa
penyidik serta penuntut umum. Jaksa Intelijen menjadi bagian dalam proses
penindakan, yakni melalui pelaksanaan fungsi intelijen kejaksaan yaitu
penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan data, yang
kemudian diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti dalam proses
penyidikan. Dalam pelaksaan penindakan, ditemukan beberapa hal yang menjadi
penyebab terjadinya korupsi pengadan barang dan jasa, antara lain pemalsuan
dokumen kontrak, perubahan kontrak dan pemalsuan dokumen pencairan.
Hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penindakan tindak pidana korupsi
pengadaan barang dan jasa, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana,
kurangnya aparat kejaksaan dan terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan
penindakan khususnya pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa,
hambatan terkait pemeriksaan saksi ahli khususnya dalam perhitungan kerugian
keuangan negara.
Untuk memaksimalkan penindakan terhadap tindak pidana korupsi
pengadaan barang dan jasa pemerintah, terkait dengan kendalan internal maka
disarankan agar dilakukan peningkatan aparat kejaksaan baik kuantitas maupun
kualitasnya, serta penambahan biaya yang dapat mendukung berbagai kegiatan
dalam rangka penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Terkait dengan kendala eksternal, disarankan kepada masyarakat
untuk segera melaporkan kepada penegak hukum apabila terdapat kecurigaan
adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, melakukan
kerjasama dengan BPK atau BPKP agar audit kerugian keuangan negara tidak
terlambat.