Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Mimika.

Penelitian dengan judul Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Mimika, dimaksudkan
untuk menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Mimika dalam memaksimalkan
pengembalian kerugian negara melalui penerapan pidana tambahan uang
pengganti dan kendala yang dihadapi dalam pemberantassan tindak pidana
korupsi, menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, menggunakan
analisis kualitatif.
Upaya Kejaksaan Negeri Mimika menerapkan pidana tambahan uang
pengganti dalam tindak pidana korupsi dimulai sejak tahap pra-adjudikasi yakni
melakukan penyitaan terhadap aset tersangka, selain untuk kepentingan
pembuktian tetapi juga kaitannya dengan pidana tambahan uang pengganti. Upaya
lain yakni meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor BPK
ataupun BPKP, melakukan penelusuran aset, serta menghimbau tersangka untuk
mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil perhitungan
auditor. Pada tahap adjudikasi, dilakukan tuntutan pidana tambahan uang
pengganti dalam amar putusan dan pada tahap purna adjudikasi dilakukan
perampasan aset serta lelang aset untuk membayar pidana tambahan uang
pengganti. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Timika dalam
menerapkan pidana tambahan uang pengganti yakni Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tidak secara rinci mengatur tentang masalah pengembalian
kerugian keuangana negara (pengembalian aset negara) akibat tindak pidana
korupsi. Pola pikir jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan
bagaimana supaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal
yang disangkakan dan dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas
penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Serta kemampuan dalam
melakukan penelusuran aset serta kurangnya dukungan fasilitas/sarana dan
prasarana termasuk dukungan finansial.
Untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui
penerapan pidana tambahan uang pengganti, maka disarankan agar penyidik
memberikan perhatian khusus dalam menelusuri aset tersangka, melakukan
penyitaan, dan pendekatan kepada tersangka agar secara sukarela mengembalikan
kerugian keuangan negara. Perlu dilakukan penyempurnaan peraturan terkait
dengan penelusuran aset dan mengatur secara rinci mengenai penelusuran aset,
meningkatkan kapasitas penyidik dalam melaksanakan penelusuran aset (asset
tracing), serta dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Kepada
masyarakat dihimbau untuk turut memberikan dukungan kepada penegak hukum
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.