Fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian tentang Fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan untuk
mengetahui peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dan kendala yang
dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
menggunakan metode Penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undangundang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan data sekunder
berupa bahan hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang intelijen kejaksaan merupakan
bagian yang penting dan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagai suatu extra ordinary crime. Bidang Intelijen Kejaksaan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus),
terutama dalam mencari dan mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) serta
mengumpulkan data (Puldata) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pengumpulan bahan keterangan dan data dilakukan secara terbuka dan tertutup,
merupakan tindakan penyelidikan bidang intelijen untuk mengetahui dan
memastikan dugaan adanya penyimpangan yang akan diteruskan kepada Bidang
Pidana Khusus (Pidsus) untuk melakukan penyelidikan guna menentukan dapat
tidaknya dilanjutkan pada tahap penyidikan.
Disarankan agar dilakukan penambahan jumlah Jaksa khususnya Jaksa pada
Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, serta meningkatkan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,
sebelum dilakukan rotasi. Perlu dilakukan penambahan anggaran untuk membiayai
pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi bidang intelijen dengan berpedoman pada
luasnya wilayah, serta tingkat kesulitan dalam menjangkau wilayah agar tindak
pidana korupsi dapat dideteksi lebih dini guna meminimalisir potensi kerugian
keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Kepada seluruh
masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan pada proyek
pembangunan untuk segera melaporkan kepada kejaksaan setempat agar dapat
ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak melakukan intervensi
yang dapat menghambat jalannya proses dan tugas pelaksanaan intelijen untuk
mengungkap ada tidaknya penyimpangan pada suatu proyek pemerintah terutama
pada proyek-proyek strategis dengan nilai proyek yang cukup besar.