Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana pengrusakan Hutan Oleh Polisi Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX Kepulauan Yapen.

Tesis ini membahas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana pengrusakan
hutan Oleh Polisi Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit
XIX Kabupaten Kepulauan Yapen.
Penelitian ini, peneliti menganalisis penegakan hukum dan kendala dalam
penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan oleh polisi kehutanan pada
kesatuan pengelolaan hutan produksi unit XIX kabupaten kepulauan yapen.
Fokus analisis meliputi faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi
yang rumit, korupsi, kapasitas dan kompetensi, serta faktor eksternal seperti
tekanan ekonomi, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, dukungan
politik yang lemah, dan tantangan geografis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi kehutanan dalam
menangani kasus pengrusakan hutan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi
dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptifanalitis dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara
dengan polisi kehutanan maupun pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terjadi pengrusakan hutan di sebabkan turunan dari undang-undang Otsus
Papua yang dijabarkan dalam PERGUB Papua tentang pengelolaan hutan
berkelanjutan di Provinsi Papua yang belum disahkan dan berbagai kendala sarana
prasana pendukung yang belum memadai.
Kesimpulannya, Polisi Kehutanan perlu diperkuat dengan penegakan
ketentuan yang jelas dan efektif serta sarana prasarana yang memadai.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya
pengambilan kebijakan sehingga hutan tidak banyak mengalami kerusakan.