Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kontrak Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja Pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Status dan
Kedudukan Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan hubungan kerja pada Kantor
Gubernur Pemerintah Provinsi Papua, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak
Normatif Tenaga Kontrak pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian
yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris digunakan
untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Hubungan Kerja kaitannya dengan perlindungan hak-hak tenaga kontrak
terimplementasi dalam prakteknya ketenagakerjaan pada masyarakat.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Status dan kedudukan hukum tenaga
kontrak dalam hubungan kerja pada Kantor Gubernur Provinsi Papua adalah
sebagai tenaga kerja dengan status sebagai pekerja tidak tetap berdasarkan Kontrak
Kerja yang dilakukan berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan kedudukan tenaga
kontrak adalah sebagai tenaga kerja atau pekerja swasta yang tidak sama atau bukan
sebagai pegawai ASN, sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban tenaga
kontrak pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana
yang berlaku pada hubungan kerja tenaga kerja swasta pada umumnya yang bekerja
pada suatu perusahaan. Sementara Perlindungan Hukum bagi tenaga kontrak dalam
pelaksanaan hubungan kerja pada Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua
belum bahkan tidak terlindungi secara maksimal, hal ini didasarkan data dan fakta
dilapangan yang menunjukkan bahwa tenaga kontrak tidak mendapatkan
pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi yang
berlaku, dimana upah yang diterima oleh tenaga kontrak adalah Rp 3.200.000,
perbulan sementara besaran upah yang berlaku adalah Rp.4.020.270,- perbulan
sesuai dengan SK Gubernur Papua Nomor 188.4/398/2023 yang berlaku sejak 1
Januari 2024. Demikian juga halnya dengan hak tenaga kontrak atas jaminan sosial
tidak terlindungi mengingat tenaga kontrak tidak diikutsertakan sebagai peserta
jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.