Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nabire

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nabire yang difokuskan pada
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nabire, dengan pertimbangan bahwa lembaga
tersebut berwenang melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkoba di
wilayah Kabupaten Nabire. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan aplikatif
penanggulangan kejahatan narkoba di Kabupaten Nabire diselesaikan secara
yudikatif melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan di
pengadilan, dan tahap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Berhasil atau
tidaknya upaya penanggulangan kejahatan narkoba di Kabupaten Nabire
tergantung pada kesiapan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan sebagai pintu terakhir untuk melakukan pembinaan kepada
narapidana selama menjalani hukuman. Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim
terberat selama 7 (enam) tahun dan denda 1 (satu) milyar rupanya tidak membuat
rasa takut dan jera pelaku narkoba di Kabupaten Nabire. Pemberantasan
penyalahgunaan narkoba tidak boleh hanya kebijakan aplikatif saja, tetapi harus
melibatkan semua pihak baik itu warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat,
maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari komponen bangsa. Hambatanhambatan yang mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan narkoba di
Kabupaten Nabire, terdiri atas 5 (lima) faktor, yaitu: (a) faktor perundangundangan; (b) faktor aparat penegak hukum; (c) faktor sarana dan prasarana; (d)
faktor masyarakat; dan (e) faktor budaya hukum.
Disarankan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait agar lebih
meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terutama jalur-jalur yang diduga
sebagai tempat keluar masuknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nabire,
sehingga dapat mengurangi semakin meluasnya kejahatan penyalahgnaan
narkoba di wilayah Kabupaten Nabire. Kepada instansi-instansi terkait agar
melakukan sosialisasi undang-undang narkoba kepada warga masyarakat di
Kabupaten Nabire, sehingga mampu memberikan pemahaman tentang bahaya
narkoba dan cara mencegahnya sehingga peredaran narkoba tidak semakin
meluas