Pembuktian Unsur Melawan Hukum dan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan

Penelitian dengan judul Pembuktian Unsur Melawan Hukum dan Unsur
Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jayapura, untuk menganalisis dasar kriteria suatu perbuatan dikategorikan
sebagai melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan serta pembuktian
unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.
Kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 2) atau menyalahgunakan kewenangan
(Pasal 3), pertama-tama didasarkan pada kriteria subyek yakni unsur setiap orang,
apakah terdakwa adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat 2 UU Tipikor ataukah bukan, apakah perbuatan dilakukan berdasarkan suatu
kewenangan atau kedudukan dalam jabatan, serta besarnya jumlah kerugian
negara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 serta
memperhatikan tingkat keterlibatan terdakwa dalam mewujudkan suatu delik
termasuk sejauhmana terdakwa menerima atau menikmati hasil tindak pidana
korupsi. Pembuktian unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan
kewenangan dalam tindak pidana korupsi, didasarkan pada alat-alat bukti dan
unsur-unsur pasal, dengan mendudukkan unsur melawan hukum dan unsur
menyalahgunakan kewenangan yakni apakah suatu perbuatan dilakukan
bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya; ataukah perbuatan
bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut serta adanya
perbuatan yang sewenang-wenang.
Melihat adanya perbedaan-perbedaan pendapat atau pandangan dalam
menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 terhadap suatu perbuatan korupsi, dan demi
keadilan serta kepastian hukum maka perlu diinventarisis dan diatur secara lebih
tegas mengenai kriteria suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan
kewenangan. Dasar dan kriteria seharusnya seragam dan berlaku bagi setiap sub
sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam
membuktikan unsur melawan hukum atau unsur menyalahgukan kewenangan,
maka sebaiknya dakwaan disusun secara alternative dan berdasarkan bukti-bukti
yang diperoleh dapat dipastikan untuk menentukan apakah unsur melawan hukum
yang harus dibuktikan ataukah unsur menyalahgukan kewenangan. Tidaka seperti
yang selama ini terjadi, dimana dakwaan selalu disusun secara subsidairitas
sehingga harus dibuktikan dakwaan primer (Pasal 2) baru jika tidak terbukti maka
dakwaan subside (Pasal 3) yang dibuktikan