Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis di Kabupaten Fakfak

Hiryaden Longginus Heremba “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung
Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis di Kabupaten Fakfak” dibimbing
oleh: Josner Simanjutak sebagai pembimbing I dan Hotlan Samosir sebagai
pembimbing II.
Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah pada metode penelitian analisis
normatif dengan mengutamakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pendekatan
peraturan perundang-undangan, konsep, analisis penyelesaian sengketa dan Sejarah
demokrasi serta konsep negara hukum dan konsep kewenangan. Selanjutanya dipilih 2
isu utama yaitu bagaimanakah penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung
diselesaikan? Dan Faktor apasajakah yang mempengaruhi penyelesaian sengketa
pemilihan kepala kampung? Tujuan penelitian adalah untuk 1) mengetahui bagaimana
cara penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung, dan 2) untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi penyelesaian sengketa.
hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara
serentak sebanyak 2 (dua) gelombang yaitu tahun 2021 ternyata terjadi sengketa kepala
yang bersifat administrasi maupun hasil pemilihan dan mengakibatkan sebanyak 7
(tujuh) kepala kampung batalkan pelantikannya dan pada pemilihan serentak gelombang
kedua Tahun 2023 telah terjadi sengketa baik admintrasi maupun hasil dan seharusnya
sebnyak 3 kampung tidak bisa dilakukan pelantikan atau dibatalkan namun bupati
dengan kewenangan serta pertimbangan politis akhirnya 3 kampung tersebut dilantik
juga bersama kampung lainnya. Sesuai kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pasal
37 aya (5) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni waktu penyelesaian sengketa
hanya 30 hari dan tidak dijabarkan mekanisme secara jelas mengakibatkan kekosongan
norma dalam struktur hukum secara menyeluruh dari peraturan yang lebih tinggi sampai
kepada peraturan yang lebih rendah serta mengakitkan pergeseran ketimpangan bidang
hukum yang berpengaruh pada hukum yang hidup di asyarakat (lifing law) karena
menggeser penegakkan hukum (supremasi of low) yang lebih berpegaruh akibat
kepemimpinan politik serta persamaan didepan hukum (equality before the law) dan
lebih terpenting juga adalah pelaksanaan pemerintahan berdasarkan aturan hukum (rull
vi
of law) hal ini disebabkan oleh karena bupati merupakan produk politik yang masih
memegang teguh komitmen politik melalui tim pemenangan dan memiliki kewenangan
yang didelegasikan berdasarkan jabatan yang diembannya.
Sehingga cita-cita terwujudnya pemilihan secara demokrasi belum terlaksana
sepenuhnya dan harus dilakukan perubahan regulasi dan pembentukan norma baru yang
lebih berpihak pada pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang dijamin independensi
serta netralitas dalam pelaksanaanya oleh Lembaga yang indepen serta mengawasi
secara netral