Eksistensi Peradilan Pidana Adat di Provinsi Papua Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua

Jevri Olos Tarsan Agaki. “Eksistensi Peradilan Pidana Adat Di Provinsi Papua Berdasarkan
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua”,
dibimbing oleh Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr.
Budiyanto, S.H., M.H.. sebagai pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang Pengakuan terhadap Eksistensi
Peradilan Adat dan Peradilan Pidana Adat dalam UU Otsus Papua, terletak pada orientasi
pemahaman masyarakat hukum adat Papua terhadap konsep Peradilan Adat dan Peradilan Pidana
Adat dalam Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 yang secara delegatif memberi pengakuan
kewenangan mengatur eksistensi peradilan pidana adat di Papua. Dengan mempertimbangkan
Peratuan Daerah (Perda) : Kewenangan, Proses Peradilan, Putusan, Eksistensinya dalam system
hukum, : Eksistensi dalam Sistem Hukum Nasional. Sehingga dipahami dengan diundangkannya
Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksistensi peradilan
pidana adat di Papua. Perda ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk
mengakui, menghormati, dan melindungi sistem hukum adat Papua, serta meningkatkan akses
terhadap keadilan bagi masyarakat hukum adat di Papua. Esensi Utama Pengakuan Eksistensi
Peradilan Pidana Adat di Papua dengan memperhatikan aspek 1) Pengakuan Hak Asasi Manusia
Orang Asli Papua:2) Kearifan Lokal dan Nilai Budaya, 3) Memperkuat Otonomi Khusus Papua,
4) Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum, 5) Mewujudkan Keadilan dan Perdamaian:
Peradilan adat mengedepankan pendekatan penyelesaian sengketa secara damai dan
kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Peradilan Adat di Papua, eksistensi peradilan pidana adat di Papua diwujudkan : 1) Pengakuan
kewenangan peradilan adat dalam mengadili perkara pidana adat. 2)Penetapan proses peradilan
adat yang harus adil, transparan, dan akuntabel. 3)Penghormatan dan perlindungan hak-hak
terdakwa dalam peradilan adat. 4)Pengakuan putusan peradilan adat yang telah berkekuatan
hukum tetap.Eksistensi peradilan pidana adat di Papua merupakan bagian penting dari sistem
hukum di Papua. Pengakuan dan keberlakuan peradilan adat ini diharapkan dapat berkontribusi
pada penegakan hukum yang adil, mewujudkan keadilan dan perdamaian, serta memperkuat
otonomi khusus dan pelestarian budaya di Papua