Kajian Yuridis Tentang Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Setelah Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kabupaten Fakfak

YAHYA IRIYANTO SARWADAN, 2024. Kajian Yuridis Tentang Proses
Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Setelah Berlakunya PMA
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fakfak.(dibimbing oleh Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I
dan Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pelimpahan Wali Nikah
Dalam Keabsahan Pelaksanaan setelah berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak, dan mengetahui dan
menganalisis Efektivitas Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan Pada Proses pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan
Perkawinan di Kabupaten Fakfak.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normative dan yuridis empiris.. Pendekatan yuridis ivormative adalah
penelitian yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang- undangan
yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris
digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan proses pelimpahan wali nikah dalam keabsahan perkawinan yang
dilangsungkan berjalan efektif dalam prakteknya pada masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bawa Pelaksanaan proses pelimpahan wali
nikah dalam keabsahan perkawinan setelah berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan mengalami perubahan, dimana berdasarkan ketentuan
Pasal 12 ayat (5) menentukan bahwa apabila terjadi peralihan wali nikah dari wali
nasab ke wali hakim haruslah dilaksanakan dengan membuat surat taukil nikah secara
tertulis dan ditandatangani di atas meterai. Pentingnya pelimpahan wali nikah
karena keberadaan wali harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali nikah tidak
mungkin perkawinan dilaksanakan. Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan belum berjalan secara efektif, terutama
penerapan Pasal 12 ayat (5) yang mengatur tentang keharusan adanya surat taukil nikah
yang dibuat secara tertulis dan dtandatangani diatas meterai dalam pelaksanaan
pelimpahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. Hal ini sesuai dengan data
lapangan yang menunjukkan bahwa dalam prakteknya masih banyak pelaksanaan
pelimpahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim yang tidak disertai dengan
adanya surat taukil nikah. Belum efektifnya Peraturan Menteri Agama tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: a. Faktor Hukumnya yakni Peraturan
Menteri Agama itu sendiri, b. Faktor Penegak Hukum dalam hal ini Kepala KUA c.
Faktor Masyarakat seperti wali nasab yakni orangtua dan keluarga, d. Faktor Budaya
yakni kesadaran hukum dari masyarakat akan pentingnya wali nikah, serta e. Faktor
Sarana dan Prasarana yakni keberadaan KUA tempat untuk mendaftarkan perkawinan
lokasinya jauh dari tempat tinggal Masyarakat