Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Clara Claudia Putri Katoende. “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana
Gratifikasi”., dibimbing oleh : Frans Reumi sebagai pembimbing I dan Marthinus Mambaya
sebagai pembimbing II.
Metode Penelitian yang digunakan juridis normatif dengan mengutamakan data sekunder
yang bersumber dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta
pendekatan Perundang-undangan, konsep, Analisis, sejarah hukum, dan pendekatan
perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kulitatif dengan tiga
alur kerja; yakni, redukasi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan). Selanjutnya dipilih
dua isu utama: 1) Bagaimana sistem perbandingan terbalik itu digunakan ? 2) Hambatan apa
yang di temukan dalam pengamplikasian sistem terbalik tersebut ?. Tujuan Penelitian untuk
1) Untuk memahami dan menganlisis bahwa Tujuan untuk suatu perkara adalah untuk
memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum dalam
pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi. 2) Untuk mengetahui variabel-variabel hambatan
apa saja yang ditemukan dalam proses pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi.
Hasil Penelitian ini Bertitik taut dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, dan temuan hasil penelitian dalam Tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Dasar-dasar Filosofis yang memperkuat perlunya rekontruksi sistem pembuktian terbalik
tindak pidana korupsi gratifikasi dimasa mendatang, dapat dikaji berdasarkan ketentuanketentuan Internasional, dan berdasarkan konsiderans maupun naskah akademik peraturan
perundang-undangan nasional, sehingga dapat menentukan dasar filosofis perumusan norma
sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi di masa mendatang harus
mengandung Asas Persamaan Hak, Asas Keadilan , Asas Perlindungan, Asas Kesejahteraan,
Asas Pembangunan Nasional, dan Asas Kepastian Hukum, dan termasuk nilai falsafah yang
terkandung dalam Pancasila sangat menghargai sifat kodrat manusia baik peran manusia
sebagai makhluk pribadi (individu) maupun manusia sebagai makhluk sosial, atau sering
disebut keseimbangan monodualistik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan nilai-nilai
Pancasila untuk digunakan sebagai dasar-dasar filosofis menyusun kebijakan pembahruan
pasal-pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang.
Sehingga alternatif pengaturan beban pembuktian terbalik dapat dikemukakan dalam bentuk
perumusan norma terhadap ketentuan yang saat ini diatur pada Pasal 12B Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tentang.