Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Fak-Fak

Sarudin La Diani “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tangkap Di Kabupaten fakfak”.di bimbing oleh bapak Dr. Yantje
Liauw, S.H.,M.H sebagai pembimbing I dan bapak Dr. HOTLAN SAMOSIR,
S.H.,M.H sebagai pembimbing II
Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif,Kualitatif
dan preskriptif. Metode Normatif di gunakan karena metode ini khusus untuk
meneliti hukum sebagai norma. Dalam tesis ini memusatkan perhatian pada
peraturan dalam Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Khususnya klausul yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah
daerah kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya perikann tangkap. Penelitian
hukum normatif juuga diartikan sebagai penelitian hukum yang di lakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Karena itu penelitian
ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,penelitian terhadap
sistematika hukum,penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan
horizontal,perbandingan hukuum dan sejarah hukum.Metode kualitatif
digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian dalam tesis ini tidak di
maksudkan untuk menguji antar variabel yang memerlukan pengukuuran
pengukuran angka.Selanjutnya bentuk penelitian ini diwujudkan dalam bentuk
preskriptif dengan maksud untuk dapat memberikan saran saran mengenai apa
yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi masalah terutama dalam dua isu
utama 1,Bagaimana kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten Fakfak?
2.Apakah Faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan perikanan tangkap
di kabupaten Fakfak?Hasil analis terhadap muatan isi dari undang undang
nomor 23 tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan kewenangan
pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perikanan tangkap pada
khususnya bahkan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan pada
umumnya menunjukkan adanya pembatasan kewenangan yang sangat serius
dan berdampak pada ketidak adilan ,padahal Keadilan harus diwujudkan, agar
mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan
tetap pada entitas keadilan.Tanpa ada kewenangan maka pemerintah daerah
kabupaten/kota mengalami kendala untuk dapat mengoptimalisasikan pengelolaan
sumber daya perikanan tangkap padahal optimalisasi sumberdaya daerah termasuk
perikanan tangkap adalah merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya
otonomi sasi daerah yang ideal