Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Kota Jayapura

Marthina Yaboisembut. “Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam
Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Jayapura”.,
dibimbing oleh: Yusak E. Reba sebagai pembimbing I dan Victor Th. Manengkey
sebagai pembimbing II.
Metode Penelitian yang digunakan fokus pada penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber pada bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari
data serta informasi yang didapat dari laporan serta dokumen, penelitian-penelitian
terdahulu mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber
litertur lainnya. Bahan yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis
kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan
angka. Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1) Bagaimana pelaksanaan wewenang
Kantor Pelayanan Pajak dalam mengungkap pajakmterutang di wilayah Kota
Jayapura?; 2) Bagaimana kedudukan Kantor Pelayanan Pajak dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?. Tujuan
penelitian untuk 1) mengetahui Kantor Pelayanan Pajak dalam mengungkap pajak
terutang di Kota Jayapura; dan untuk mengetahui Kantor Pelayanan Pajak
menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian
ini menemukan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas barang Mewah, Pajak
Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan
penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah kewenangannya
berdasarkan peraturan perundang undangan. Tugas BPK adalah memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga
atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang Kantor Pelayanan
Pajak telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra DJP
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga hasilnya
pada tahun 2021 dan 2022 DJP mampu mencapai target penerimaan yang
diamanatkan dalam APBN. Dalam hal pemeriksaan terkait pengelolaan pajak, BPK
tidak berwenang memberikan rekomendasi kepada KPP dalam hal ini Account
Representative, karena pengelolaan pajak memiliki cara pemungutan dan
perhitungannya sendiri. Dari segi teoretis, wewenang yang diberikan kepada BPK
dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab
keuangan terlalu luas sehingga yang seharusnya menjadi tugas BPK tidak dilakukan
dengan baik