Penetapan Bandar Udara Siboru Berdasarkan Peraturan Tata Ruang dan Zonasi Dengan Pertimbangan Perlindungan Lingkungan

Rusdin Woretma,“Penetapan Bandar Udara Siboru Berdasarkan Peraturan Tata Ruang
Dan Zonasi Dengan Pertimbangan Perlindungan Lingkungan oleh : William Reba sebagai
pembimbing I dan Hotlan Samosir sebagai Pembimbing II.
Tujuan penelitian untuk 1) Untuk mengetahui penetapan bandar udara Siboru telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak ; dan 2) Untuk mengetahui dasar
pertimbangan hukum terhadap bandar udara SiboruMetode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Data yang diperoleh diolah
dengan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
(kesimpulan). Selanjutnya ditentukan dua isu utama : 1) Penetapan bandar udara Siboru
belum termuat dalam peaturan daerah kabupaten Fakfak ; 2) Penetapan bandar udara
Siboru belum sepenuhnya memenuhi kriteria tata ruang dan zonasi.
Hasil peneltian ini menemukan bahwa pembangunan bandar udara Siboru belum
memenuhi ketentuan Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.
Belum dibuat dan ditetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten Fanfak tentang tata
ruang bandar udara Siboru. Pembangunan bandar udara Siboru belum melihat kepada
kepatutan terhadap ketentuan perundang-undangan tata ruang dalam proses pembangunan.
pemerintah atau pengembang belum mematuhi regulasi yang ada dan dalam pembangunan
terjadi pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan tata ruang. Adanya dampak
sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan bandar udara terhadap kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan
timbulnya dampak negatifnya bagi kesejahteraan seluruh warga. Pemerintah dalam
mengatur dan mengawasi pembangunan bandar udara Siboru belum sesuai dengan
kewenangannya dalam bidang tata ruang. Negara belum menjalankan kewenangannya
dengan baik dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan
kepentingan publik dalam pembangunan bandar udara Siboru