Problematika Hukum Dalam Kasus Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Fak-Fak

M A R W A H. “Problematika Hukum Dalam Kasus Dispensasi Kawin Pada
Pengadilan Agama Fak-Fak”., dibimbing oleh : Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.
sebagai pembimbing I dan Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing II
topik Penelitian di atas bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang faktor
penyebab timbulnya permohonan dispensasi pernikahan dikalangan masyarakat di
Kabupaten Fak-fak serta menganalisis dan memahami problematika hukum yang dapat
timbul setelah adanya penetapan hakim tentang dispensasi kawin atau pernikahan.
Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini ialah metode
penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berkaitan dengan kajian dan
telaah terhadap aturan perundag-undangan yang menyangkut dengan dispensasi haki,
terutama dispensasi perkawinan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam maupun
yang ada didalam Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah
dispensasi kawin. Selain itu juga dipergunakan pendekatan yuridis empiric berkaitan
dengan pelaksanaan dan penerapan aturan tentang dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Fak-fak
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Stuktur, meliputi seluruh stakeholder
penegak hukum seluruh penga-dilan di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Agama
Fak-Fak siap melayani masyarakat yang mengajukan permohonan Dispensasi
Kawin;Substansi berupa aturan perundang-undangan yang dibuat oleh sub sistem
struktur lengkap dari Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Undang-undang No.16 tahun
2019 tentang Undang-undang Perkawinan sampai kepada Peraturan Mahkamah Agung
No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma
ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21
November 2019; Kultur Hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menghargai
hukum tertentu yang berlaku pada mereka, dari sinilah segala peristiwa-peristiwa yang
menjadi latar belakang diajukanya perkara permohonan Dispensasi Kawin