Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Kahar Thalib, “Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Barat”, dibimbing oleh Lily Bauw sebagai Pembimbing I dan Yustus Pondayar
sebagai Pembimbing II.
Metode Penelitian menggunakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang digunakan
untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dipilih dua
permasalahan: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur melalui Biro Hukum dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di
Provinsi Papua Barat?; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Gubernur
dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Tujuan Penelitian
untuk 1). mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Gubernur melalui biro hukum dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat; dan 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
kewenangan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota.
Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan dan
Teori Efektifitas Hukum.
Hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa pelaksanaan kewenangan Gubernur
Papua Barat melalui Biro Hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten/kota secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik
kewenangan Fasilitasi, kewenangan evaluasi, kewenangan klarifikasi dan kewenangan verifikasi. namun
kewenangan Verifikasi rancangan peraturan daerah sebelum pemberian noreg Perda tidak dilakukan oleh
Biro Hukum dan tidak pernah ada Berita Acara Hasil Verifikasi. Serta ada 5 (lima) faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yaitu faktor aparatur/SDM, faktor belum adanya pelatihanpelatihan Legal Drafting, faktor Prasarana dan sarana, faktor hukum/regulasi dan faktor anggaran