Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta di Kabupaten Fak-Fak

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat MbahamMatta Di Kabupaten Fakfak.” dilakukan pada masyarakat adat
Kampung Siboru Kabupaten Fakfak dengan tujuan mengetahui
bentuk model penyelesaian terhadap sengketa tanah adat Siboru
dan dampak hukum dari penyelesaian sengketa tanah adat. di
Kabupaten Fakfak. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini
metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum
empiris yang menekankan pada pendekatan yuridis sosiologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk model
penyelesaian sengketa pengadaan lahan dalam perspektif socio
legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan
bagi para pihak dan mengedepankan musyawarah mufakat dan
perlunya alternative dispute resolution (ADR) sebagai solusi
alternatif dalam penyelesaian sengketa, sebab cara penyelesaian
sengketa itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau
paling tidak pernah hidup dalam masyarakat. Dasar sosiologis
yuridis pembangunan bandara Siboru di wilayah adat masyarakat
adat marga Hombore, dilakukan berdasarkan kesepakatan adat
melalui pembayaran ganti rugi berupa pembayaran konpensasi
(ganti rugi); dalam pelaksanaan tahapan pembangunan terjadi
konflik adat antara masyarakat adat margta Hombore dan
Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Hatta; kemudian ditempuh
proses penyelesaian melalui gugatan di pengadilan.
Disarankan kepada pemerintah daerah setempat agar lebih
selektif dalam menggunakan kawasan atau wilayah adat dalam hal
ini mematikan status baik pembayaran atau pelepasan tanah adat
agar tidak menjadi konflik adat. Dan kepada masyarakat adat agar
menjaga bentuk penyelesaian secara musyawarah karena mengalir
nilai-nilai kebersamaan dan komunal yang terjalin antara satu pihak
dengan pihak lain