Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan di Kota Jayapura

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Jayapura yang difokuskan pada
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jayapura Kota, dengan pertimbangan bahwa
lembaga tersebut berwenang melakukan penegakan hukum tindak pidana
pemalsuan dokumen kependudukan di Wilayah Kota Jayapura. Tipe penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian
hukum empiris.
Hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh
aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan
dokumen kependudukan di Kota Jayapura sudah berjalan sesuai tahapan dalam
sistem peradilan pidana. Selama Tahun 2018 hingga Mei 2023 total keseluruhan
tindak pidana pemalsuan berjumlah 20 kasus. Kasus pemalsuan dokumen
kependudukan dalam bentuk KTP-EL oleh penyidik Polresta Jayapura Kota telah
dilakukan tindakan represif berdasarkan atas laporan masyarakat. Pasal yang
diterapkan jaksa penuntut umum bukan undang-undang administrasi
kependudukan tetapi meggunakan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1) ke-1,
dan Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun. Hakim
pengadilan negeri menjatuhkan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, Hakim Pengadilan Tinggi bertambah menjadi pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa mengajukan
kasasi tetapi ditolak. Kendala-kendalanya terdiri atas: kendala hukumnya yang
masih belum diterapka secara masksimal oleh hakim pengadilan; keterbatasan
personil aparat penegak hukum; ketersedian sarana dan prasarana masih sangat
terbatas; kurangnya pemahaman hukum menyebabkan tingkat kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat rendah; dan kurangnya pemahaman dan
sosialisaasi terhadap hukum sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.
Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam
menindak pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan menerapkan sanksi
pidana maksimal sesuai ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundangundangan sehingga mampu memberikan rasa takut dan efek jera pelakunya.
Kepada masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum
agar kasus pemalsuan dokumen kependudukan dapat diungkap oleh aparat
penegak hukum, sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas yang terjadi