Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

Onias Wenda. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi
Papua”, dibimbing oleh Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan
Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. sebagai pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengakuan dan perlindungan peradilan adat dalam
UU Otonomi Khusus Papua, Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan
untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.
Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan
adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat
(8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada
kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan,
mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam
penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat.
Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan tugas dan wewenang peradilan
dalam implementasi UU Otonomi Khusus Papua, Peradilan adat merupakan pengadilan yang
hidup dalam praktek seharihari di kampung adat (masyarakat hukum adat), kelembagaan
peradilan adat adalah bagian dari kelembagaan tradisional desa adat yang dalam definisi hukum
disebut dengan “susunan asli”. Susunan asli sendiri dalam penjelasan dalam Pasal 103 huruf a
adalah sistem organisasi kehidupan desa adat yang dikenal di wilayah-wilayah masing-masing,
maka kelembagaan pengadilan desa adat adalah pengadilan adat yang dikenal oleh masyarakat
hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan sengketa adat
berdasarkan hukum adat. Peradilan adat mempunyai kompetensi absolut dan relatif sebagai
sebuah lembaga peradilan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat. Tidak menutup
kemungkinan juga dapat bersinggungan dengan pihak-pihak, atau kepentingan-kepentingan
diluar masyarakat adat, yang berkaitan dengan “adat” desa atau daerah setempat. Secara spesifik
tugas dan wewenang peradilan adat dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua
Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pasal 6 dan Pasal 8