Analisis Hukum Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Jeffry Max Boy Manderi. “Analisis Hukum Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum.,
sebagai pembimbing I dan Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan tekhnik
analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
(kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pengaturan terkait keamanan pangan tersebut, disusun
atas dasar pemenuhan hak-hak rakyat sebagai konsumen dari penyalahgunaan atau tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan oleh produsen, importir, distributor, dan setiap pihak yang
berada dalam jalur perdagangan produk pangan. Selain itu, faktor keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan
kepada masyarakat sebagai konsumen. Walaupun di sisi lain, masyarakat juga masih belum
sepenuhnya memiliki etika moral yang baik. Hal ini terlihat dari masih adanya oknum masyarakat
yang memanfaatkan sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat demi sebuah
keuntungan dalam bisnis, contohnya dicampurnya bahan makanan dengan formalin supaya tidak
mudah basi atau tahan lama sehingga lebih menguntungkan seperti yang sudah diuraikan di atas.
Untuk itu, kebijakan publik tentang keamanan pangan harus benar-benar diawasi, mengingat
dampak yang ditimbulkan dapat menyangkut kepentingan pokok masyarakat luas. Pengawasan
pangan bukan kewenangan satu instansi saja melainkan dilakukan secara lintas sektor secara
konkrit dan berkesinambungan serta kontinu.Sedangkan Kendala Pelaksanaan Pengawasan
Pangan Di Kabupaten Kepulauan Yapen ada beberapa faktor yaitu: (1). Faktor Teknis, Dalam
melakukan fungsi pengecekan produk pangan segar asal Tumbuhan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan BPOM sebagai lembaga terpilih yang dipakai melakukan pengecekan dan pengawasan pangan
yang beredar di Kabupaten Kepulauan Yapen membutuhkan sumber daya manusia untuk
pelaksana pengecekan dan sumber dana berupa anggaran demi melaksanaan program kerja. Dalam
bidang yang dibagi dalam pemeriksaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan BBPOM memiliki
tanggungjawab dan wewenang pada pelaksanaaan pengawasan produk pangan segar asal
tumbuhan dalam kemasan; (2) Faktor Sosial, Penyebab faktor sosial yang bisa menjadi dampak
terhadap pelaksanaan pengecekan produk pangan segar asal tumbuhan oleh Dinas Ketahanan
Pangan yang disebabkan dalam kurang sempurnanya koordinasi lintas sektor dengan bidang lain
yang terkait produk pangan walaupun sudah ditegaskan dengan adanya surat keputusan. Beberapa
faktor sosial yang dapat memberikan pengaruh selain diatas ialah pelaku usaha, pimpinan
supermarket, pedagang sembako dipasar tradisional dan konsumen. Pada pengecekan preventif
atau premarket pelaku usaha memakai pihak ketiga sebagai pengurusan sertifikasi produkpangan
sehingga proses yang diberikan untuk memperbaiki dari ketidaksesuaian yang dipersyaratkan pada
media fasilitas produksi membutuhkan waktu yang lumayan lama