Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua

Penilitian ini berjudul kewenangan majelis rakyar Papua dalam
memberikan pertimbangan dan pertujuan terhadap perjanjian kerjasama
pengelolahan hutan masyarakat adat Papua.”
Tujuan penilitian ini adalaha bahwasanya untuk mengetahui memenang
majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap
perjanjian kerja sama dalam pengelolahan sumber daya di Provinsi Papua dan
apa faktor- factor yang membengaruhi wewenang majelis rakyat Papua dalam
memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pengelolahan huta
masyarakat adat di Provinsi Papua;
Metode yang digukana dalam pelitian ini adalah: penelitian hukum
normative yaitu penelitian yang mengamati ketentuan peraturan perundangundangan dan melihat impelementasinya secara langsung dalam masyarakat.
Hasil penelitian ini penunjukan bahwa wewenang majelis rakyat Papua (
mpr) dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap
perjanjian kerjasama pengerlolahan hutat masyakat adat; sebagaimana di
amanatkan dalam pasal 20 huruf (d)UU otsus- Papua, pasal 39 peraturan
pemerintah nomor 54 tahun 2004 serta pasal 14 peraturan daerah khusus nomor
4 tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewemang MRP
selama ini tidak pernah dilaksanakan hanya memberikan pertimbangan dan
persetujuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua yang adalah
harus orang asli Papua. Hasil penilitian lainnya terkait faktor- faktor yang
membengaruhi wewenang majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbgan
dan persetujuan terhadap pengelolahan hutan masyarakat adat’ adalah
keterbatasan sumber daya manusia yang paham tentaang pengetahuan hukum (
undang- undang), selian itu majelis rakyat Papua mengabaikan kewenangan yang
diamanatkan dalam UU otsus dan focus pada politik yang adalah bukan
kewenagan majelis rakyat Papua. Hasil penelitian ini membuktikan bawah MRP
selama kurang lebih 20 tahun tidak pernah memperjuangkan hak -hak masyarakat
adat Papua yang adalah amanat UU otsus dan focus pada politik yang adalah
bukan fungsi atau kewenannganya majelis rakyat Papua