Peranan Pemerintah Dalam Penataan Kembali Pemanfaatan Tanah Pemukiman Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Fak-Fak Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fak-Fak

Mimin Iba. “ Peranan pemerintah dalam penataan kembali Pemanfaatan Tanah
Permukiman Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak”. di bimbing oleh : Martinus solossa sebagai
pembimbing I dan Johan Ronga Laha sebagai Pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan fokus pada penelitian hukum normative
dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,
bahan Hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundangundangan, Konsep, Analisis sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum.
Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur
kerja,yakni reduksi data, penyajian data , dan verifikasi {kesimpulan}.
Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1} Bagaimana Peran Pemerintah dalam
penataan kembali pemanfaatan tanah permukiman sesuai Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Fakfak ?; 2} Bagaimana pelaksanaan dalam penataan kembali
pemanfaatan tanah permukiman sesuai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten
Fakfak ? Tujuan Penelitian untuk 1} untuk mengkaji dan menganalisisPeran
Pemerintah dalam Penataan kembali pemanfaatan tanah permukiman sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak; dan 2} Untuk mengkaji dan
menganalisis pelaksanaan dalam penataan kembali pemanfaatan tanah
Permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah .
Hasil : Pemerintah dalam menlakukan peran penataan kembali pemanfaatan
tanah permukiman telah dilakukan dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah berdasarkan Peraturan daerah nomor 8 Tahun 2012,pengendalian
pemanfaatan tanah permukiman diselenggarakan melalui :
a]. ketentuan umum peraturan Zonasi, b] Ketentuan perizinan,3]. Ketentuan insentif
dan disinsentif,4]. Arahan sanki, namun Dalam pelaksanaan pentaan kembali
pemanfaatn Tanah permukiman yang sudah di tetapkan oleh pemerintah belum
dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tentukan untuk
menunjang pelaksanaan dalam penataan kembali pemanfaatan tanah permukiman
di kota Fakfak,dari data yang di peroleh kurang lebih sebanyak 40% bangunan
permukiman di wilayah kota fakfak yang telah memiliki Ijin mendirikan
bangunan ini menujukan masih jauh dari hapan pemerintah dalam pelaksanaan
penataan kembali tanah permukiman yang sesui dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah,juga dilihat dari kondisi topografi wilayah kota Fakfak yang tidak
memungkinkan untuk dapat menata kembali pemanfatan tanah permukiman sesuai
dengan Rencana Tata Ruang wilayah