Pengelolaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Fak-Fak

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana
Narkotika Di Kejaksaan Negeri Fakfak” bertujuan untuk menganalisis proses
penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah
putusan berkekuatan hukum tetap, selain itu juga menganalisis kendala yang
dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak
pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak. Berkaitan dengan penelitian ini,
maka digunakan penelitian hukum yuridis normatif Data yang dikumpulkan
dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Fakfak dalam
melakukan pengelolaan barang bukti tindak pidana Narkotika meliputi proses
penyitaan, penyegelan, penyisihan dan pengujian sampel sampai pada proses
penyimpanan, pengamanan dan pengawasan. Ketentuan umum mengenai penyitaan
di atur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 UU No 8/1981 tentang KUHAP Adapun
pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam pasal 46 KUHAP pengertian.
Penyitaan sendiri di jelaskan bahwa penyitaan atas serangkaian Tindakan
penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan Pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kendala yang dihadapi oleh penuntut
umum dalam penanganan barang bukti tindak pidana narkotika yang terdiri dari 3
hal yaitu (1) berkaitan dengan substansi dan struktur hukum, (2) berkaitan dengan
temoat penyimpanan barang bukti dan (3) berkaitan dengan potensi pemakaian atau
berkurangnya barang bukti narkotika
iii
Disarankan agar dalam pelaksanaan proses penyitaan barang bukti
narkotika baik pada tahapan sebelum persidangan maupun setelah persidangan
dapat ditunjang dengan berbagai sarana prasarana, mengingat penanganan tindak
pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang paling tinggi dan sering
terjadi dengan berbagai modus operandi. Perlunya kerjasama antar semua lembaga
dan unsur terkait dalam penanganan penyitaan barang hukti narkotika guna
meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penyimpanan
barang bukti narkotika