Pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Fak-Fak

Vicky Fahri artansyah, “Pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah melalui
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Fakfak”., dibimbing Oleh
William H. Reba sebagai Pembimbing I dan Y. D. W. Susi Irianti sebagai
Pembimbing II.
Metode Penelitian yang digunakan fokus pada penelitian Yuridis Normatif
dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,serta pendekatan perundang –
undangan, konsep, analitis, dan sejarah hukum. Selanjutnya dipilih dua isu utama
: 1. Bagaimana pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah melalui Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak?; 2. Apa saja kendalakendala dalam pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak?. Tujuan penelitian
untuk 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Publikasi Produk
Hukum Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten
Fakfak; dan 2) Untuk menganalisis dan mengetahui kendala-kendala dalam
pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak.
Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Publikasi produk hukum daerah
Kabupaten Fakfak melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum
terlaksana secara maksimal dan belum mencapai standar pengelolaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, persentase peraturan daerah dan
peraturan Bupati yang terbit dari tahun 2019 yang telah diupload di situs JDIH
Kabupaten Fakfak sebanyak 60%; Dalam penerapan penyebarluasan produk
hukum daerah khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Fakfak ada beberapa
faktor kendala yang mempengaruhi persentase penerapan produk hukum tersebut,
kendala – kendala tersebut antara lain, Aspek keamanan dokumen, sumber Daya
manusia, aspek keuangan, sarana prasarana, sanksi, dan fasilitas penunjang
lainnya