Eksistensi Lembaga Adat Dalam Kerangka Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen

Yohenes Gerard Raubaba. “Eksistensi Lembaga Adat Dalam Kerangka Implementasi UndangUndang Otonomi Khusus Papua Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh Prof. Dr.
Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,
M.Hum. sebagai pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis normative dan
juridis empiris dengan mengutamakan data/bahan hukum pustaka dan lapangan teknik
pengumpulan data/bahan pustaka hukum, pengamatan dan wawancara bersumber dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, data primer lapangan (informan dan
responden) serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan
hukum. Data yang diperoleh diolah dengan tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja;
yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Adat adalah lembaga yang berdasarkan
pada nilai-nilai, norma-norma adat, dan kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat
hukum adat Yapen. Lembaga adat memiliki kedudukan sentral sebagai mitra lembaga
kemasyaratan dengan pemerintahan kampung, distrik, dan kabupaten kepulauan Yapen.
Lemabaga Adat tujuh (7) suku masyarakat hukum adat : 1) MHA Ampari yang mendiami
daerah sekitaran Menawi dan Angkaisera, 2) MHA Berbai di sekitaran Yapen Timur, 3) MHA
Arui Sai di sekitaran Serui Laut, 4) MHA 3W (Wonawa Wondei, Wondau), 5) MHA Pombao di
sekitaran daerah Pom dan 6) MHA Yawa Unat atau MHA Onate, dan 7) MHA Busami, dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, yang utama adalah dalam : pengayom warganya
(eksekutif adat), budaya musyawarah mufakat (legislatig adat), penyelesaian sengketa
(yudikatif adat atau peradilan adat, pengadilan adat/hakim adat), masih eksis dalam hukum adat
masing-masing tujuh (7) suku masyarakat hukum adat. Kemudian Lembaga adat menjalankan
budaya dan hukum adat sebagai the living law (hukum yang hidup) dalam tujuh (7) suku
masyarakat hukum adat tersebut. Sedangkan eksistensi Lembaga Adat berfungsi dengan trias
politika adatnya, tetap eksis, memiliki tugas dan wewenang menjaga keharmonisan dan
kedamaian sosial dalam tujuh(7) suku masyarakat hukum adat Yapen dalam mencegah
terjadinya konflik atau sengketa yang berkepanjangan