Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen

Penelitian dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen” bertujuan
untuk tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui Restoratif Justice dan
faktor-faktor penghambat yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen,
menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dan
jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.
Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian, Pertama, Bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan
restorative justice pada tingkat Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen adalah bentuk tindak
pidana penganiayaan yang dapat diterapkam penyelesaian secara restorative justice di
Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, antara lain: penganiayaan ringan, penganiayaan yang
dilakukan oleh anak, penganiayaan antara pelaku dan korban ada hubungan emosional.
Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui
penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen adalah dipengaruhi
3 (tiga) faktor, yaitu: faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya.
Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat
Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen didasarkan pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun
2020, sehingga Penuntut Umum diberi kewenangan untuk menutup perkara demi
kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan
(afdoening buiten process).
Perlu dibuat suatu paraturan perundang-undangan yang mengikat secara keseluruhan
saling berkaitan bagi sesama aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan
Kejaksaan ataupun Hakim) untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam
penanganan terhadap seluruh tindak pidana yang termasuk kategori dapat diterapkan
restorative justice dalam penyelesaian pidana tanpa melalui pengadilan. Kejaksaan sebagai
aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana agar selalu memperhatikan
tujuan pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya dengan pemberian hukuman
pidana saja, melainkan penanganan melalui pendekatan penerapan restorative justice
dengan cara: membina, mendidik pelaku untuk kembali kepada masyarakat serta pelaku
tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik
bagi pelaku, korban maupun masyarakat luas. Perlu pelatihan dan pendidikan khusus
kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi Jaksa dalam perkara tindak
pidana yangpenanganannya dapat dilakukan penyelesaian secara restorative justice