Penerapan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Oleh Anak di Kota Jayapura

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura yang difokuskan pada Lembaga
Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan
Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan pertimbangan bahwa lembaga
tersebut berwenang melaksanakan penegakan hukum tindak pidana
penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura. Tujuannya adalah untuk
mengetahui upaya penegakan hukum oleh aparat yang tergabung dalam sistem
peradilan pidana guna memberantas pelaku penyalahgunaan ganja oleh anak di
Kota Jayapura dan kendala-kendalanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian terungkap bahwa upaya penegakan hukum
penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura sudah berjalan sesuai prosedur
peradilan pidana. Bagi terdakwa anak yang terbukti bersalah menyalahgunakan
narkotika jenis ganja telah dijatuhi sanksi pidana penjara. Meskipun masih
tergolong rendah yaitu pidana penjara di bawah 1 tahun. Hal ini tidak sesuai
dengan ancaman pidana penjara Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yaitu paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit 800 juta dan paling banyak 8 milyar. Kendala-kendala dalam penerapan
penegakan hukum, meliputi: (a) kendala hukum (perundang-undangan), yaitu
ancaman pidana penjara khusus tidak dapat diterapkan terhadap pelaku anak,
karena pertimbangan faktor kemanusiaan, anggapan pelaku sebagai korban; (b)
faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia di tubuh
Polri baik secara kualitas maupun secara kuantitas; (c) faktor sarana dan
prasarana, yaitu adanya keterbatasan dana operasional, keterbatasan dalam hal
akomodasi dan transportasi, serta keterbatasan alat detektor atau alat sadap
handphone; (d) faktor masyarakat, yaitu faktor mental masyarakat khusus anakanak yang masih rendah sehingga mudah terlibat dalam kasus ganja, dan bagi
pengedar didorong oleh keuntungan yang besar; dan (e) faktor budaya hukum,
yaitu budaya generasi muda yang mencontoh budaya barat secara mentah tanpa
menyaring terlebih dahulu.
Disarankan kepada aparat penegak hukum dan jajarannya agar lebih giat
lagi melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan upaya pencegahan di
berbagai tempat sehingga dapat menghambat peredaran narkotika jenis ganja di
Kota Jayapura. Selain itu juga diharapkan bertindak tegas terhadap para pelaku
penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan menjatuhkah sanksi pidana yang
terberat agar menimbulkan efek jera. Kepada masyarakat agar terus waspada
terhadap peredaran ganja, sehingga tidak terpengaruh sebagai pelaku ataupun
pengguna. Diharapkan agar masyarakat lebih aktif melaporkan terhadap
peredaran ganja di lingkungannya guna membantu aparat kepolisian dalam
memberantas peredaran ganja yang semakin mengkuatirkandi Kota Jayapura