Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Fak-Fak

Irma Uswanas, “Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah sebagai Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Fakfak”., dibimbing oleh : Dr. Marthinus Solossa, S.H.,
M.Hum sebagai Pembimbing I dan Johan Rongalaha, S.H., M.Hum sebagai
pembimbing II
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif, empiris dan pendekatan konseptual. Sumber data
yang digunakan yaitu berasal dari regulasi, dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pengelolaan aset tanah serta hasil wawancara dengan para pihak yang
terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah Pemerintah
Kabupaten Fakfak. Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1) Bagaimana proses
perolehan dan pemberian hak atas tanah sebagai aset Pemerintah Kabupaten
Fakfak ?; 2) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam proses perolehan
dan pemberian hak atas tanah sebagai aset Pemerintah Kabupaten Fakfak ?
Tujuan penelitian untuk 1) mengetahui proses perolehan dan pemberian
hak atas tanah sebagai aset Pemerintah Kabupaten Fakfak; dan 2) mengetahui
kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam proses perolehan dan pemberian
hak atas tanah sebagai aset Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Hasil penelitian ini yang telah dilakukan disimpulkan bahwa dalam proses
perolehan dan pemberian hak atas tanah sebagai aset Pemerintah Kabupaten
Fakfak tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dimana pemohon
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Fakfak mengajukan pendaftaran tanah kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah
berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun terdapat beberapa kendala yang
menyebabkan proses perolehan dan pemberian hak atas tanah sebagai aset
Pemerintah Kabupaten Fakfak yaitu pemberian izin dan sertipikat hak atas tanah
sering lewat waktu, bukti penguasaan tanah kurang jelas, tanda – tanda batas bidang
tanah yang tidak jelas, hak pakai atas tanah tersebut dibiarkan, kurang pahamnya
pemohon tentang regulasi mekanisme pengadaan tanah