Impelemntasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong

Penelitian mengenai Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Pada Tahap Penyelidikan Oleh Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong,
berusaha menganalisis pelaksanaan pengembalian kerugian negara pada tahap
penyelidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resor Sorong dan akibat
hukumnya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan analisisnya
memakai analisis kualitatif.
Upaya Pengembalian atau pemulihan kerugian negara oleh Kepolisian Resor
Sorong pada tahap penyelidikan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tingkat
kerugian negara, dampak serta sifat jahat perbuatan korupsi atau bentuk kesalahan
pelaku, dan sekalipun pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan tidak
diatur secara tegas, namun dapat dilakukan dengan mengedepankan asas peradilan
cepat, sederhana dan biaya ringan (contante justitia) dalam sistem peradilan pidana,
yakni pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan dapat menghemat
waktu, biaya dan tenaga. Implikasi pengembalian kerugian negara pada tahap
penyelidikan yakni tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu unsur kerugian keuangan
negara atau perekonomian negara sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tingkat
penyidikan. Proses ini dapat berdampak secara positif yakni terjadi efisiensi dalam
penanganan perkara dan kerugian keuangan negara dikembalikan seutuhnya.
Pengembalian kerugian negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
perlu diatur secara lebih tegas dan jelas, termasuk pengembalian kerugian negara pada
tahap penyelidikan perlu dinormakan untuk memberikan pedoman bagi aparat
penegak hukum dan kepastian bagi pencari keadilan. Pengembalian kerugian negara
pada tahap penyelidikan, perlu diapresiasi tetapi harus diatur secara tegas dan jelas,
sehingga tidak terjadi tebang pilih dalam penanganan perkara koruspi.