Jaksa Sebagai Pengacara Negara Terhadap Recovery Asset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan tujuan
mengungkap dan menganalisis pelaksanaan peran JPN dalam recovery asset dalam
Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dan yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Jaksa Sebagai
Pengacara Negara terhadap recovery asset dalam Tindak Pidana Korupsi terutama
dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara
terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya atau
penuntutannya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, perkara tindak pidana
korupsi yang dinyatakan onslag van rechtsvervolging, perkara tindak pidana
korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, namun terdapat
kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan, atau gugatan perdata terhadap
terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta
kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi termasuk perpajakan, cukai
atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara.
Termasuk di dalamnya penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti
(PUP). Kendala pelaksanaan peran JPN terhadap recovery asset yang perlu
ditanggulangi dan dicari alternatif jalan keluarnya adalah (1) Terpidana melarikan
diri. (2) Terpidana dan ahli warisnya sudah tidak diketahui alamatnya lagi (3) Aset
terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan
perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan. (4) Aset
terpidana dilarikan keluar negeri. (5) Harta bendanya telah dipindah tangankan
kepada pihak ketiga. (6) Anggaran untuk melakukan perdata perkasus yang
dilimpahkan ke bidang Datun belum mencukupi (7) Perkara perdata membutuhkan
biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan
melakukan gugatan jika uang pengganti kecil atau hasil asset tidak proporsional.
Peran JPN dalam melakukan pemulihan asset tidak bisa dilakukan oleh institusi
kejaksaan saja seperti halnya PPA, melainkan butuh kerjasama antar institusi atau
Kelembagaan yang saling bersinergis. Oleh sebab itu disarankan adanya Kerjasama
lintas institusional dalam upaya melakukan pemulihan asset yang diperoleh dari
tindak pidana. JPN mengalami banyak kendala dalam upayanya melakukan
pemulihan asset tindak pidana terutama kendala kabur, hilang, atau tidak adanya
lagi asset yang harus dirampas untuk negara. Oleh sebab itu disarankan mesti ada
upaya melakukan optimalisasi pelacakan dan pengamanan asset hasil tindak pidana
sejak awal penyidikan perkara tindak pidana