Pengawasan Terhadap Implementasi Izin Lingkungan Hidup Pada PT. Sinar Wijaya Plywood Industri (SWPI) di Kampung Awunawai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen

Oktovianus Kurni .” Penelitian dengan Judul “Pengawasan Terhadap Implementasi Izin
Lingkungan pada PT.Sinar Wijaya Plywood Industri”di Bimbing oleh Dr. Marthinus Solossa
S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Hotln Samosir,S.H.,M.H sebagai pembimbing II.
Penelitian pada PT. Sinar Wijaya Plywood Industri di Kampung Awunawai Distrik
Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Tujuan untuk Mengkaji dan menganalisis
apakah izin lingkungan hidup kegiatan PT.SWPI telah dilaksanakan dan faktor – faktor apa saja
penyebab belum dilaksanakan implementasi izin lingkungan hidup tersebut.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang
berasal dari berbagai peraturanperundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur.
Dengan kata lainpenelitian ini meneliti bahan pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin lingkungan hidup telah di implementasikan
sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2019 dan Izin
Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2019. Dalam kegiatan operasional PT. SWPI telah
melakukan apa yang menjadi tanggungjawab pihak perusahan terhadap lingkungan sekitar dan
masyrakatnya tetapi juga kepada pemerintah terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi izin
lingkungan hidup tersebut yaitu kurangnya pengawasan dikarenakan tenaga aparatur sipil negara
yang terbatas, kurangnya sosialisasi beraitan dengan pola pikir masyaraat/pelaku usaha yang tidak
memahami tanggungawab kewajiban dan hak untuk kesejahteraan, dan pembiayaan, hal ini sangat
vital karena mempengaruhi semua system hukum.
Disarankan segera pengadaan pegawai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dan
pegawai penyidik negeri sipil, merencanakan kegiatan rutin dalam melakukan sosialisasi
regulasi/peraturan yang baru tentang pengelolaan lingkungan hidup, serta penyediaan dana yang
memadai untuk menunjang pengawasan dan pembinaan