Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang difokuskan
pada Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen, Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura
dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang memberikan rasa
keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum di
Kabupaten Kepulauan Yapen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa upaya mengoptimalkan
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan
Yapen dipengaruhi oleh faktor substansi hukumnya (undang-undang), faktor
struktur hukum (kinerja aparat penagak hukum), dan faktor budaya hukum
masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapai dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri atas kendala
hukumnya (undang-undang), yaitu ketentuan tentang perbuatan, kerugian negara,
dan sanksi pinada khusus. Kendala faktor penegak hukum, yaitu masih
rendahnya kualitas aparat penegak hukum, kurangnya komitmen dalam
memberantas korupsi, kurangnya koordinasi, dan masih adanya praktek suap.
Kendala faktor sarana dan prasarana, yaitu masih rendahnya kualitas aparat
penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi, dan penumpukan berkas
perkara. Kendala faktor masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat, dan rendahnya mental serta keimanan. Kendala
faktor kebudayaan (budaya hukum), yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, dan budaya memberi dan menerima suap masyarakat
dengan maksud untuk memudahkan birokrasi yang rumit dan sulit.
Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih serius dan tegas
dalam memberantas tindak pidaja korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Penjatuhan sanksi pidana yang berat dan maksimal dapat memberikan efek
jera, sehingga kasus korupsi dapat diminimalisir. Kepada masyarakat
khususnya bagi pejabat pemegang kekuasaan agar menjadi contoh teladan
dalam berperilaku jujur dan transparan sehingga tidak terjebak bujuk rayu dan
godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam praktik korupsi. Apabila
mengetahui adanya indikasi terjadi praktik korupsi agar tidak segan dan takut
melaporkan kepada aparat penegak hukum