Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Polres Kabupaten Kepulauan Yapen

Marinus Manufandu “ Implementasi Hak_Hak Tersangka Sebagai Perwujudan
Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Pada
Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen dibimbing Oleh . Dr. Kristina Sawen
S.H,M.H, Sebagai Pembimbing I dan Dr. Farida Kaplele S.H,M.H. Sebagai
Pembimbing II.
MetodePenelitian yang digunakan berfokus pada penelitian Normatif dan Empris
dengan mengutamakan data sukunder yang bersumberdari bahan baku primer, bahan
hokum sekunder bahkan bahan hokum tersier, serta pendekatan perundang-undangan,
Konseptual, Data yang diperoleh diolah dengan teknika analisis kualitatif dengan tiga
alur kerja yaitu reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data (kesimpulan).
Selanjutnya dipilih dua isu utama: 1) Bagaimana implementasi hak-hak tersangka
sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat
penyidikan pada Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen?,2) Apa kendalakendala dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak
bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort
Kabupaten Kepulauan Yapen?
Hasil Penelitian Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas
praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian
Resort Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana menetapkan hak-hak yang harus dihormati yang dilindungi oleh
penegak hukum dalam rangka penerapan asas praduga tak bersalah meliputi
perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara, tersangka dan
terdakwa harus diberikan jaminan untuk dapat membelah diri sepenuhnya, kewajiban
bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan rumah atau tahanan kota untuk memintah
izin kepada penyidik, penuntutan atau hakim yang mengeluarkan surat penahanan untuk
keluar rumah atau kota, Kendala-kendala yang dihadapi dalam implemetasi hak
tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan
ditingkat penyidikan polres kabupaten Kepulauan Yapen yaitu kendala Ekternal dan
internal yang wajib di diperani guna menjawab persoalan yang terjadi sehingga Kepada
para penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian agar dalam melakukan
vi
pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka agar menerapkan Asas Praduga Tak
Bersalah (Presumption Of Innocent) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena
setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepada
tersangka guna mempercepat proses pemeriksaan penyidikan hendaknya memberikan
keterangan- keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit, sehingga proses
pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dapat
menyebabkan kekerasan terhadap tersangka dan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia apa lagi dipersalahkan sebelum mendapat keputusan dari Pengadilan