Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

Endang Alastyaningsih, (2022025015105) Tesis ini membahas tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang Di Kabupaten
Kepulauan Yapen Propinsi Papua. ( Dibimbing oleh Dr. Marthinus Solosa, SH,
M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dr. Hotlan Samosir, SH, M.H. selaku
Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui penataan
ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan
Yapen Propinsi Papua; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap penegakkan
hukum penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua.
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif.
dimana pendekatan yang digunakan adalah :pendekatan perundang-undangan
(statute approach) yang artinya bahwa penelitian ini menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang
akan diteliti dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dan bahan
sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual ( Conceptual
Approach) yang artinya bahwa penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsepkonsep hukum, asas-asas hukum nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu hukum
serta isu-isu yang ada di masyarakat. Jenis data adalah data primer dan data
sekunder.
Hasil penelitian menunjukan: 1) Penataan ruang di Kabupaten Kepulauan
Yapen sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW Propinsi Papua
maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlaku namun
sebagian tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, tetapi terlaksana karena
adanya intervensi dan kebijakan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan janji
politik Kepala Daerah saat berkampanye pemilihan Kepala Daerah tetapi juga
berdasarkan dari usulan masyarakat melalui forum musrenbang Kampung,
Distrik, Kabupaten, maupun Propinsi. 2 ) Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi terhadap pelanggaran penegakan hukum , sesuai dengan teori
penegakan hukum dari Soerjono Soekanto terdiri dari : hukumnya, penegak
hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakatnya dan kebudayaannya.
Kelimanya belum berjalan secara maksimal karena pelanggaran lebih banyak
dilakukan oleh pihak pemerintah