Evaluasi Implementasi Perpes 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan di kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

PRILLIA YUSTIATI URUWAYA. “Evaluasi Implementasi Pepres 17 Tahun 2019
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Di
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua “. Dibimbing oleh Onesimus Sahuleka
sebagai pembingbing I dan Viktor TH. Manengkey sebagai pembing II.
I. Tujuan Penelitian untuk : 1) menganalisa implementasi pepres 17 tahun 2019
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam percepatan pembangunan di
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua; dan 2) untuk menganalisa efektifitas
hukum dalam pepres 17 tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Yapen. II. Metode
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan metode Deskriptif.
Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena
penelitian ingin mengungkap fakta – fakta dilapangan melalui kata – kata tertulis atau
data lisan dari orang – orang, serta perilaku yang dapat di amati yang nantinya di
kaitkan dengan teori yang digunakan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara
pengamatan, wawancara atau penelaan dokumen. Sedangkan desktiptif adalah
mengumpulkan data berasal dari kata – kata, gambar dan bukan angka – angka.
Laporan penelitian ini akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran
penyajian laporan tersebut.
III. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Pelaksaan Peraturan
Presiden (Pepres) No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen konsisten dalam memberikan
perhatian dan keberpihakan terhadap pelaku usaha orang asli papua di kabupaten
kepulauan yapen. Proses pengadaan barang/jasa dikabupaten kepulauan yapen telah
dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang – undang yang termuat dalam
peraturan presiden Presiden (Pepres) No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan
Yapen. Namun kesejahteraan pelaku usaha orang asli papua belum Nampak sifnifikan,
hal ini dikarenakan pengelolaan menejement administrasi usaha belum dikuasai
dengan baik oleh pelaku usaha orang asli papua oleh sebab itu diperlukan
pendampingan yang kontinyu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan
yapen agar dapat memacu SDM pelaku orang asli papua agar dapat bersaing dengan
pelaku usaha orang non papua, selain itu kegiatan pengadaan barang/jasa yang
diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha orang papua standar nilai paket
pengadaan barang/jasa belum sesuai bila dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi
pelaku usaha orang papua. Implementasi Pelaksaan Peraturan Presiden (Pepres) No.
17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan
Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen faktanya belum Nampak signifikan hal
ini dikarenakan belum pengdaan barang/jasa yang bersumber dari dana otsus masih
dikerjakan pengadaan barang/jasanya oleh pelaku usaha orang non papua selain itu
tidak ada sanksi yang tegas dalam peraturan ini untuk mengingat pihak pemerintah
daerah yang tidak bersedia menjalan aturan ini oleh sebab itu masih Nampak dengan
jelas pihak pemerintah yang salah menggunakan kebijakannya untuk kepentingan
kelompok tertentu