Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen

Philipus Wairara, “Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh : Prof. Dr.
Melkias Hetharia, S.H., M.A., M.Hum, sebagai Pembimbing I dan Dr. Marthinus Mambaya,
S.H., M.Hum, sebagai pembimbing II.
Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih para
pemimpin yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang berlangsung secara jujur dan adil
agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1)
Bagaimana efektivitas kinerja Sentra Gakkumdu pada pemilihan umum tahun 2024 di
Kabupaten Kepulauan Yapen ?. 2). Faktor – faktor apa yang mempengaruhi penegakan
hukum pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen ?. Tujuan penelitian ini
adalah :1) Untuk mengetahui efektivitas kinerja Sentra Gakkumdu pada pemilu tahun 2024 di
Kabupaten Kepulauan Yapen, 2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempegaruhi
penegakan hukum pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh metode penelitian
empiris. Sumber bahan hukum berasal dari sumber hukum primer, yaitu perundang –
undangan tentang pemilihan umum, peraturan Bawaslu RI. Sumber hukum sekunder, yaitu
buku – buku, teori – teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan
bahwa efektivitas kinerja Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penanganan tindak
pidana pemilu masih kurang, hal ini dapat terlihat pada sejumlah besar kasus pelanggaran
pidana yang tidak dapat diselesaikan sampai pada tahapan penuntutan. Pelanggaran pidana
pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye sampai dengan penghitungan suara hasil
pemilihan umum terdapat 43 kasus tetapi hanya 2 kasus yang sampai pada tahapan
penuntutan dan putusan. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
pidana adalah : 1) Penegak hukum, ada sejumlah kasus pelanggaran tindak pidana pemilu di
Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak dapat diselesaikan oleh karena ada perbedaan
penafsiran terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundangan – undangan yang mengatur
tentang pelanggaran pemilu sehingga kasus – kasus tersebut diberhentikan. 2). Masyarakat,
bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang
sehingga dalam penegakan hukum tindak pemilu Gakkumdu mengalami kesulitan untuk
menghadirkan saksi oleh karena masyarakat merasa takut berhadapan dengan aparat penegak
hukum. 3). Budaya, bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen masih sangat terikat
dengan budaya sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu Gakkumdu
Kabupaten Kepulauan Yapen masih sangat kesulitan oleh karena antara pelapor dan terlapor
atau antara saksi dengan terlapor masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat