Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro di Kabupaten Kepulauan Yapen

Daud Kamarea. “Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada
Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh Dr.
Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai
pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa, UUPA memperhatikan pula kepentingankepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah
saling mengimbangi , hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran , keadilan dan
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. (Penjelasan II UU Nomor 5 Tahun 1960). Dalam Pasal 33
Ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi,
air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat
konstitutional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus
dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar–besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia . Hal ini
berarti bahwa setiap hak atas tanah, dituntut kepastian mengenai subyek, obyek serta
pelaksanaan kewenangan haknya. Oleh karenanya khusus untuk pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Pasal 18 menyebutkan
untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama
dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan
jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 2
Tahun 2012 menyatakan Pengadaaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Pengadaan tanah dalam
pembangunan Pasar Aroro Iroro Distrik Yapen Selatan yang menjadi masalah utama adalah
objek sengketa tuntutan masyarakat hukum adat marga Worumi atas perluasan atau penambahan
lahan pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Distrik Yapen Selatan kampung Tarau. Namun
dalam tuntutan ini masyarakat hukum adat marga Worumi tidak dilibatkan dalam pengadaan
tanah adat tersebut. Masalah pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum merupakan masalah pokok dalam pengadaan tanah. Hal itu karena dalam
rangka pengadaan tanah yang secara umum lzim menggunakan prosedur pelepasan hak. Melalui
prosedur ini maka ada serangkaian tahapan yang harus ditempuh secara benar dan sesuai
prosedur. Tentu saja pemberian ganti kerugian merupakan satu-satunya syarat terjadinya
pelepasan hak atas tanah. yang menjadi objek sengketa ganti rugi tanah ialah tuntutan
masyarakat hukum adat marga Worumi atas perluasan atau penambahan lahan pembangunan
Pasar Inpres Aroro Iroro Distrik Yapen Selatan kampung Tarau