Pengangkatan Jabatan Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Wertuar di Kabupaten Fak-Fak

Bahrun Heremba. “Pengangkatan Jabatan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat
Wertuar di Kabupaten Fakfak” yang dibimbing oleh: Dr. KADIR KATJONG, SH.,
MA, sebagai Pembimbing I dan Dr. ONESIMUS SAHULEKA, SH., M.Hum,
sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Pemerintahan Adat dalam
masyarakat hukum adat Wertuar dengan melihat bentuk-bentuk jabatan adat, sistem
pengangkatan jabatan adat, dan pengaruh budaya terhadap penempatan jabatan
adat dalam sejarah dan perjalanan yang kami jalani. berada di masyarakat hukum adat
Wertuar, distrik Fakfak, provinsi Papua Barat.
Untuk mengetahui keadaan dan fakta keberadaan pemerintahan adat pada
masyarakat hukum adat Wertuar, maka kami melakukan kajian mengenai
pengangkatan jabatan adat pada masyarakat hukum adat Wertuar untuk mengetahui
bentuk jabatan, fungsi tugas dan sejarahnya. keberadaannya hingga saat ini dengan
mengumpulkan berbagai sumber sejarah masyarakat hukum adat Wertuar.
Dalam pengumpulan data dan bahan terkait pengangkatan jabatan adat pada
masyarakat hukum adat Wertuar dengan data awal 18 responden pada penelitian
tanda jabatan dan gelar kepangkatan, 12 responden pemegang adat aktif mengetahui
keberadaan dan pergerakan jabatan adat. dan 22 responden sebagai bentuk
pengumpulan data sejarah dari berbagai bentuk dan unsur, baik perjalanannya
maupun kiprah kepemimpinannya.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan
adat masyarakat hukum adat Wertuar merupakan pemerintahan adat yang berbentuk
kerajaan dan masih eksis hingga saat ini, serta adanya proses pengangkatan pada
jabatan-jabatan adat yang telah disakralkan. dan suatu hal yang sangat dihormati dalam
masyarakat hukum adat Wertuar dan merupakan suatu keniscayaan. terhadap
ketentuan adat yang bersangkutan.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengangkatan jabatan adat dilakukan
dengan dua bentuk, yaitu dengan cara aklami dan musyawarah atau melalui
pemilihan. Agar pemilihan dapat dilaksanakan apabila terjadi sesuatu yang
membatalkan proses pengangkatan, maka perlu dilaksanakan pemilihan dengan syaratsyarat adat yang berlaku, apakah anak sulung tidak mempunyai keturunan langsung,
yang ada hanyalah anak perempuan, garis keturunan terputus dan ada hanya posisi
keluarga.
Dengan demikian masyarakat hukum adat Wertuar perlu menjaga,
melindungi, dan melestarikan perilaku budaya yang telah menjadi hukum adat yang
diturunkan secara turun temurun dan dituangkan dalam bentuk ketetapan sejarah,
peraturan daerah, dan norma hidup