Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melakukan Perhitungan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perdangangan Orang

Penelitian dengan judul “Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Dalam Melakukan Perhitungan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang” bertujuan untuk mengetahui efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban dalam melakukan perhitungan ganti rugi korban tindak pidana
perdagangan orang dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan perhitungan ganti rugi korban
tindak pidana perdagangan orang. Berkaitan dengan penelitian ini, digunakan
penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan kemudian
dianalisa dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban dalam melakukan perhitungan ganti rugi korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang, melakukan penghitungan ganti kerugian korban
TPPO/restitusi LPSK menerapkan berbagai strategi dalam mengatasi keterbatasan
jangkauan lembaga yang belum hadir di setiap wilayah/daerah
(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia serta keterbatasan sumber daya
manusianya. LPSK melibatkan penyidik atau Penunut Umum dalam proses
penghitungannya. Selain itu LPSK juga menggunakan jejaringnya untuk
membantu LPSK dalam mengakses korban. Kendala Yang Dihadapi Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pelaksanaan Perhitungan Ganti Rugi
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah (a) seringkali permohonan
restitusi yang telah disampaikan ke LPSK (baik melalui Penyidik atau Jaksa)
dalam situasi korban TPPO telah dipulangkan ke daerah asal bahkan dalam
beberapa kasus korban telah siap berangkat atau telah meninggalkan kampung
halamannya untuk bekerja kembali ke luar negeri/ dalam negeri. (b) Mengenai
teknis penilaian, permohonan restitusi korban TPPO kebanyakan tidak didukung
dengan bukti-bukti surat/ tertulis. Baik karena hilang/tidak menyimpannya atau
memang karena sengaja dihilangkan pelaku, (c) Tidak dibentuknya LPSK di setiap
Provinsi di Indonesia sehingga untuk proses perhitungan restitusi membutuhkan
waktu yang tidak bisa cepat, dan (d) kurangnya Sumber Daya Manusia pada LPSK.
Diharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia baik lembaga eksekutif
yaitu presiden RI dan juga Lembaga legislatif yakni DPR RI agar memberikan
anggaran lebih kepada LPSK supaya bisa membangun kantor-kantor perwakilan
di banyak daerah agar koordinasinya dapat lebih cepat dan efisien. Perlunya
sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak korban tindak pidana,
sehingga mendapat pengetahuan mengenai restitusi yang menjadi hak korban
tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang