Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa

Theo Puadi. “Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan
Desa”, dibimbing oleh Dr.Yantje Liauw, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing I dan Biloka
Tanggamaha, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemberian dana desa yang bersumber APBN ialah
wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan, hak asal
usul dan hak tradisional. Disamping itu, pemberian dana Desa juga dimaksudkan untuk
mendukung meningkatkannya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan, serta
komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaa otonomi daerah serta
desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khusunya cita ketiga, yakni
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta Desa
dalam kerangka NKRI. Sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya ditulis UU DESA), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang
peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan Desa serta
pemantauan serta pengawasan pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam
konteks keuangan Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta
fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatanya. Desa memiliki kewenangan untuk
mengatur serta mengurus pemerintahnya sendiri sesuai perundangan. Di setiap desa diberikan
Alokasi Dana desa (ADD) Setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk membangun
desa atau dengan penyebutan nama lain kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam
beberapa situasi seperti ini penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh
pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi selalu lebih
maju serta berkembang