Efektivitas Peraturan Daerah Tentang ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen

Ramli 2024 “ Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman
di Kabupaten Kepulauan Yapen” dibimbing Oleh Dr. Hotlan Samosir, S.H.,M.H,
Sebagai Pembimbing I dan Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum, Sebagai
Pembimbing II )
Metode Penelitian yang digunakan berfokus pada penelitian Yuridis Normatif
dengan mengutamakan data sukunder yang bersumber dari bahan baku primer,
bahan hukum sekunder bahkan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundangundangan, Konseptual, Data yang diperoleh diolah dengan teknik anlisis kualitatif
dengan tiga alur kerja yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data
(kesimpulan). Selanjutnya dipilih dua isu utama: 1) Bagaimana Efektivitas
Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan
Yapen pada ruang lingkup tertib jalan dan angkutan jalan, tertib lingkungan dan
tertib sosial; 2) Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan
Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen
Hasil Penelitian ini menemukan Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan ketentraman belum berlaku
secara efektif karena beberapa faktor atau asas pembentukan peraturan daerah
belum saling mendukung satu sama lain, dimana asas atau faktor tersebut antara
lain kebutuhan hukum hukum, kejelasan tujuan hukum, dan dapat tidaknya
diterapkan norma.
Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi belum efektifnya Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan
ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana setiap faktor itu terdapat
hal-hal yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan peraturan daerah, yaitu:
perda ini tidak mengatur sanksi berupa ketentuan administratif bagi masyarakat
yang melanggar, obyek yang ada dalam perda ada yang tidak sesuai dengan
kondisi/keadaan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan ada obyek yang
seharusnya diatur dalam perda namun tidak dimasukkan, kurangnya ketegasan
dari aparat penegak hukum, adanya beckingan penegak hukum pada badan usaha
atau perorangan yang melanggar perda, kurangnya PPNS dan anggaran bagi
SatPolPP untuk penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman, banyaknya ASN
dan masyarakat yang belum mengetahui Perda tersebut karena tidak adanya
sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar ketertiban dan
ketentraman dan adanya kebiasaan buruk yang dijadikan budaya sehingga
mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Ketertiban
dan ketentraman