Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Yapen

Imelda Welmin Sanadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.”, dibimbing oleh Dr. Kadir Katjong,
S.H., M.A., sebagai pembimbing I dan Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum, sebagai
pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Kedudukan Hukum Hak Merek Pelaku Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang
Republik Indonesia Pasal 1 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan usaha mikro adalah
usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria
usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Jika
dilihat dari potensi dan perannya yang sangat besar, UMKM diharap berekembang secara
semaksimal mungkin sebagai suatu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap produk yang
dihasilkan terutama terhadap merek dagang. Karena kita kurang peka dan tidak memberikan
perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk
Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya
dicuri oleh pihak luar. Keberadaan UU Merek 2016 diharapkan bisa menjadi salah satu cara
pemerintah dalam melindungi usaha UMKM melalui perlindungan kekayaan intelektualnya yang
berupa Merek. Dengan adanya pengakuan Merek yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM
maka industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak serta merta
dapat mengambil kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM karena kepemilikan Merek
yang terdaftar diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Apabila ada sengketa yang lahir akibat
adanya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah hanya akan mengacu sertifikat Merek sebagai
bukti kepemilikan hak atas Merek, kecuali terjadi pembatalan hak atas merek berdasarkan
gugatan merek yang dilakukan oleh salah satu pihak di pengadilan Niaga