Perlindungan Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Klas Ia Jayapura dengan tujuan untuk
mengungkap dan menganalisis penerapan kepentingan terbaik bagi anak (KTBA)
terhadap anak pelaku tindak pidana dan kendala yang dihadapinya. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan
metode penelitian hukum yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTBA terhadap anak pelaku tindak
pidana merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) sekaligus memiliki keterkaitan dengan upaya perlindungan
anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan
yakni tahapan sebelum persidangan (pra-ajudikasi), pada saat persidangan
(ajudikasi) dan sesudah persidangan (purna-ajudikasi). Kendala yang dialami
aparatur peradilan pidana anak dalam penerapan Asas Kepentingan Terbaik Baik
bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana, yakni (1) adanya kendala eksekusi
putusan pelatihan kerja sebagai salah satu bentuk penerapan asas KTBA, sementara
dalam pelaksanaan eksekusinya sukar dilakukan dikarenakan ketidakjelasan waktu,
tempat, institusi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan putusan dimaksud. (2)
adanya kendala praajudikasi terutama pada penahanan ABH yang tidak memiliki
tempat penahanan khusus. Begitu pula laporan kerja sosial yang tidak tepat waktu,
sehingga memperlambat kelancaran proses penyidikan. Kendala berikutnya adalah
belum cukup tersedianya penyidik khusus anak yang menangani penyidikan
perkara ABH.
Penerapan asas KTBA memerlukan kerja kolaboratif antar institusi yang
bertalian dengan penyelenggaraan peradilan pidana anak, seperti institusi
kepolisian, Bapas, Kejaksaan, Pengadilan, pihak Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA). Oleh sebab itu disarankan mesti dioptimalisasikan Kerjasama antar
institusi sekitar penyelenggaraan pidana. Terdapat sejumlah kendala dalam
penerapan asas KTBA salah satunya adalah pada tahapan penyidikan tentang
masalah penahan, oleh sebab itu disarankan agar perlu disediakan ruang penahanan
khusus anak yang tidak bergabung penahanan orang dewasa. Kemudian terhadap
laporan kerja social agar lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya
sehingga memperlancar penyelenggaraan peradilan anak khusus dalam menjawab
asas KTBA