Penggunaan Surat Kuasa Khusus Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Fakfak.

Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Penggunaan Surat Kuasa Khusus oleh Jaksa Pengacara Negara dalam betindak
wemakili Pemerintah, atau BUMN selaku Tergugat dalam persidangan perkara
perdata di Pengadilan Negeri Fakfak dan untuk mengetahui kendala apa saja atau akibat
hukum apa yang timbul dan akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani
perkara perdata di Pengadilan Negeri Fakfak tersebut.
Metode penelitian yang dipandang cocok untuk meneliti topik ini adalah metode
penelitian hukum normative. Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk
menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan juga sebagai
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis
penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.
Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal, acap kali dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law ini books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku
manusia yang di anggap pantas.
Hasil penelitian dari tulisan ini mewujudkan bahwa atau akan menemukan satu
norma yang akan dipakai sebagai norma yang berlaku bagi peradilan yang memeriksa
perkara perdata dalam hal Jaksa Pengacara Negara yang menangani atau yang
bersidang di Pengadilan Negeri mewakili Pemerintah atau BUMN ketika di gugat di
hadapan hukum.
Bahwa konflik norma antara HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg
(Reglement Buitngewesten) dengan Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia harus diakhiri. Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga untuk
mengetahui akibat hukum Jaksa Pengacara Negara yang menangani perkara perdata
yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata
Hasil akhir adalah : Jaksa Pengacara Negara yang bertindak mewakili
negara/pemerintah dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Fakfak
sebagai wakil negara/pemerintah tidak memerlukan surat kuasa khusus sesuai
ketentuan Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) RBg. Jika ketentuan ini dilanggar
berakibat batalnya putusan.