Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018-2022 jika dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. (2) Rasio Belanja Operasional. (3) Rasio Belanja Modal. (4) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah yang terdiri dari: (a) Rasio Pertumbuhan PAD. (b) Rasio Pertumbuhan Belanja. (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. (5) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Keerom Provinsi Papua tahun 2023. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa data-data keuangan dari BPKPAD Kabupaten Keerom dan Data APBD yang bersumber dari Web resmi Kementerian Keuangan RI dan data dokumentasi untuk metode pengumpulan data. Menggunakan deskriptif kuantitatif pada Teknik analisis data dengan rumus : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasional, Rasio Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom jika dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pola hubungan yang intruktif karena rata-rata rasio kemandiriannya berada di 2% yang artinya Pemerintah Kabupaten Keerom masih sangat bergantung pada transfer pusat/provinsi dan pinjaman. (2) Rasio Belanja Operasional menunjukkan rata-rata rasio belanja operasional daerah Kabupaten Keerom yaitu sebesar 64,16%, yang dapat dikatakan belanja operasi yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai keseharian pemerintahan tiap tahunnya. (3). Rasio Belanja Modal yaitu sebesar 5-20%. Kabupaten Keerom pada tahun 2018, 2019, 2020 telah berada pada posisi yaitu 26, 91% di tahun 2018, 24, 51% di tahun 2019, 20, 27% di tahun 2020 justru di tahun 2021 dan 2022 berada dibawah 20% yaitu 10,97% dan 16,54%. (4) Rasio Pertumbuhan Keuangan berupa pertumbuhan PAD antara tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 tidak mengalami pertumbuhan justru sebaliknya mengalami penurunan. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah antara tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 tidak mengalami pertumbuhan justru sebaliknya mengalami penurunan yang signifikan dimana dari rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2018 sebesar 0,28 di tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami penurunan menjadi -0,10, tahun 2020 menjadi -0,22, tahun 2021 menjadi -0,01 dan tahun 2022 naik menjadi 0,18. (5) Rasio Efektivitas PAD, maka tergolong kriteria yang Cukup Efektif dengan angka rata-rata 99,2%. (6) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, maka tergolong kriteria yang cukup Efisien.