Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Jayapura)

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) merupakan alat bukti bagi perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada serta digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Sejati. P.B & Prastiwi. A, 2015). Sebagai perbandingan, pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih tertinggal. Perbedaan tersebut telah meluas ke penelitian pelaporan keberlanjutan, yang secara historis diarahkan pada sektor swasta, dengan sedikit perhatian yang diberikan kepada pemerintah daerah (Ball, 2004). Dengan fokus pada pemerintah daerah, terdapat potensi yang lebih besar untuk pengembangan lebih lanjut konsep pembangunan berkelanjutan dan untuk mengembangkan agenda pembangunan keberlanjutan (Ball, 2007). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan “Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Jayapura)” untuk melihat pemahaman pemerintah daerah mengenai laporan keberlanjutan (Sustainability Report) yang begitu penting bagi terciptanya peran pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode deskriptif. Selain itu digunakan juga analisis crosstab untuk mengidentifikasi dan mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Data penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuisioner offline ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengambil 5 responden per OPD untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 36 OPD di Kabupaten Jayapura.
Hasil penelitian terdapat 75% dari 114 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura mayoritas pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 25% atau sekitar 39 responden menjawab tidak pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 71% dari 109 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 29% atau sekitar 44 responden menjawab tidak memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 74% dari 113 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 26% atau sekitar 40 responden menjawab tidak memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Selanjutnya dari 37 kelompok pengungkapan GRI, terdapat 32 kelompok pengungkapan GRI yang relevan atau sekitar 86% dengan pemerintah daerah yang mana kelompok GRI Anti korupsi, Dampak ekonomi tidak langsung dan Hak masyarakat adat menempati urutan prioritas teratas. Lalu terdapat 5 pengungkapan GRI yang cukup relevan atau sekitar 14% dengan pemerintah daerah, yang mana kelompok GRI Keanekaragaman dan kesempatan setara menempati urutan terakhir skala prioritas.