Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura

Kebijakan baru dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini memfasilitasi proses transisi dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut otonomi. Sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat yang berada di bawah yurisdiksinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk Menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang dengan menggunakan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian Belanja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data sekunder dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jayapura tahun anggaran 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Rasio Kemandirian Daerah nilai rata-ratanya sebesar 8,61% (sangat rendah), Rasio Ketergantungan Daerah rata-ratanya 71,88% (sangat tinggi), Rasio Desentralisasi Fiskal rata-ratanya 7,91% (sangat kurang), Rasio Efektivitas rata-ratanya 75,84% (kurang efektif), Rasio Efesiensi rata-ratanya 89,87% (tidak efisien), Rasio Keserasian Belanja rata-rata belanja langsung (41,31%) lebih kecil dari belanja tidak langsung (56,74%). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten Jayapura masih sangat rendah dan berada pada pola hubungan yang instruktif. Ketergantungan daerah kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa tingkat ketergantungannya sangat tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Selanjutnya tingkat kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sangat kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kemudian pemerintah kabupaten Jayapura kurang efektif dalam mengelola PAD nya. Kemudian pengukuran dengan rasio efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dikatakan tidak efisien dalam mengeluarkan biaya untuk belanja daerah.