Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Teluk Bintuni

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan
Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Teluk Bintuni”. Tujuannya untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap pendidikan bagi orang asli Papua di
Kabupaten Teluk Bintuni dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat
terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan
perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau
bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder sedangkan yuridis empiris
yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap
pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sudah sangat
di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Bahwa Pemerintah menjamin
bahwa Orang Asli Papua akan di perhatikan dan memperoleh pendidikan yang
sebaik-baiknya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sedangkan faktor-
faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di
Kabupaten Teluk Bintuni yaitu dapat di lihat dari 2 (dua) faktor yaitu faktor
Internal dan Eksternal. Faktor internalnya antara lain masih banyak penduduk usia
0-6 Tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini karena
terbatasnya lembaga PAUD, masih banyaknya penduduk usia 7-12 tahun dan 13-
15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal
ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah disejumlah kampung yang
tersebar di gunung dan lembah belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar,
masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolisolasi belum tersedia
rumah kepala sekolah dan rumah guru sehingga banyak kepala sekolah dan guru
meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran
kepala sekolah dan guru di tempat tugas dan Kekurangan guru sekolah dasar di
daerah-daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran
tidak dapat berlangsung dengan baik. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari
masyarakat itu sendiri dimana terkendala dalam soal dana untuk pendidikan dan
juga dari kebiasaan, budaya/adat-istiadatnya yang beranggapan walaupun tidak
bersekolah yang penting jika besar nanti dapat bekerja di ladang atau berkebun
untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya sehari-hari.