Pertanggungjawaban Hukum Terkait Pembayaran Pesangon Dari PT. Sinar Mas Kepada PKWT Yang Di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Di Kabupaten Jayapura

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum oleh Pihak Perusahaan terkait pembayaran pesangon PKWT akibat dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upaya yang dilakukan pihak perusahaan agar para pekerja/PKWT tetap mendapatkan Hak nya apabila sewaktu-waktu Perusahaan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif yang di dukung Empiris yang mengkaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, konsistensi dan penjelasan dalam tiap pasal dan kekuatan mengikat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum oleh pihak perusahaan terkait pembayaran pesangon PKWT akibat dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak perusahaan tetap mengikuti aturan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, agar Hak setiap para pekerja di bayarkan. Regulasi yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ialah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dimana semua regulasi tersebut menjadi dasar hukum terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pekerja yang mendapat PHK secara sepihak dari perusahaan. Oleh sebab itu, kepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Jayapura dapat sebagai penengah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kontrak yang telah di PHK sebagai langkah Bipartit dan Tripartit dengan pengusaha khusunya PT Sinar Mas sehingga dapat memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kontrak.